PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Rimawati Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma'ruf

Abstract


This study aims to explain how the government's role as regulator, motivator and facilitator in flood prevention in the District of Manggala Makassar. The method was used descriptive qualitative. While informants were took from three Governments of Regional Disaster Management Agency of Makassar and seven are  citizens of Manggala District. The data is collected by observation, documentation and interview. The results showed that the role of government as a regulator, motivator and facilitator on flood prevention in the District of Manggala Makassar had already been  performing well with some efforts that made, such as establish policies, do the coordination  and provided facilities in prevention of flood due to the impact of flooding.

 

Keywords: the role, government, flood prevention

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator  dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan  informan diambil dari tiga Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar serta tujuh Warga Kecamatan Manggala. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir.

Kata kunci: peran, pemerintah, penanggulangan banjir


Full Text:

PDF

References


Arif. 2012. Peran dan Fungsi Pemerintah. www.http://arigfii. Diakses 01 Agustus 2014.

Fatmawati, Fajrin. 2010. Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Public (Pelayanan Distribusi Raskin) Dikelurahan Bonto Tangnga Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kartiwa, Asep. 2012. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Kuba Anwar. 2011. Rangkuman Kuliah Manajemen Bencana. Rangkuman Kuliah. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar.

Manu. 2014. Indonesia. www.http.//Manulife.com/2014/Indonesia. Diakses 13 Agustus 2014.

Marlina, Lina. dkk. 2011. Buku Pintar Bencana Alam. Jakarta: Harmoni.

Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: ALFABETA.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang SKPD Kota Makassar.

Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Verawati, Tuti A. 2003. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Skripsi. Makassar: Universitas ’45 Makassar.




DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v1i2.698

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 KOLABORASI : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK



 

 

______________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
View My Stats
 
Flag Counter