Pelaksanaan Smart Government Di Kabupaten Soppeng
Abstract
Implementation smart government is a smart step for the Soppeng Regency government to consistently improve services using technology. This study aims to find out the implementation of online services and open government in Soppeng Regency. The study design qualitative descriptive analysis method with interactive interviews, and literature studies. The results of the study show that the implementation of smart government uses internet technology for internal use and uses the internet to be accessed by the public. Each SKPD has a website and social media that regulates each SKPD, but it is not yet fully available to the Office of Communication and Information. Online service in the form of services through applications, and integrated numbers for emergencies. Open government through websites and social media. Implementation of smart goverment in the first year is the procurement of networks to BKD and ASN employee attendance and the establishment of Soppeng Command Center (SCC) and the target for this year will be carried out through the network of districts and public places in the subdistrict.
Keyword: E-Government, Smart Government, Technology, Information, Soppeng
ABSTRAK
Pelaksanaan smart government merupakan langkah smart pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan online service dan open government di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif dengan wawancara interaktif, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan smart government memanfaatkan teknologi ethernet untuk pemakaian internal dan menggunakan internet untuk diakses oleh masyarakat. Setiap SKPD memiliki website dan sosial media yang dikelola masing-masing SKPD, namun belum terintegrasi sepenuhnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Online service berupa pelayanan melalui aplikasi, dan nomor terpadu untuk kegawatdaruratan. Open government melalui website dan sosial media. Pelaksanaan smart government pada tahun pertama yaitu pengadaan jaringan ke BKD dan absensi pegawai ASN dan pendirian Soppeng Command Center (SCC) serta target untuk tahun kedua ini akan dilakukan perluasan jaringan kekantor kecamatan dan tempat umum yang ada di kecamatan.
Kata kunci : E-Government, Smart Government, Teknologi, Informasi, Soppeng
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alimuddin. (2017). Launching LaSide, DPM PTSP Soppeng Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik. Soppeng: La Temmamala News.
Arsana, I. P. (2016). Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish.
Asriadi. (2015). Inovasi Andi Soetomo, Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan. Soppeng: Jawa Pos.
Eka, R. (2017, Oktober 9). Implementasi Riil Smart City Tidak Hanya untuk Kota Besar, Kabupaten Soppeng di Sulawesi Selatan Membuktikannya.
Enceng, & Hidayat, A. (2016). Peningkatan Layanan Publik melalui Smart government and Smart Mobility. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, hlm. 87-156 , 87-156.
Esabella, S. (2016, Februari 6). Menuju Konsep Smart City. Retrieved Oktober 31, 2017, from Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa – sesabella@gmail.com
Fitriani.B. (2014). Efektivitas e-service (pelayanan on-line) di Pemerintah Daerah. Dipetik April 10, 2018, dari ebook.repo.mercubuana-yogya.ac.id
Habibie, B. J. (2016). Melesat atau Kandas? New Indonesia dari Smart City menuju Smart Nation. Jakarta: PT Elex Media Komputer
Hartina. (2017). Smart Governance (Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bone. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Hendraningrat, D. K., & Setiawan, D. (2017). Roadmap Broadband Indonesia menuju Era Teknologi 5G. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Machfoedz, I. (2014). Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif). Yogyakarta: Fitramaya.
Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14 No. 1 Juni 2017 , 126-138.
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Dipetik April 7, 2018, dari http:/jdih.Soppengkab.go.id
Pongsapan, F. P., Rindengan, Y. D., & Najoan, X. B. (2014). Desain Arsitektur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
Manado Smart city;Studi Kasus Pemerintah Kota Manado. e-journal Teknik Elektro dan Komputer (2014), ISSN: 2301-8402 , 1-7.
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Dipetik April 7, 2018, dari http:/jdih.Soppengkab.go.id
Perarturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Dipetik April 7, 2018, dari http://setkab.go.id
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12 , 1-12.
Rizka, O. (2017). Implementasi Smart City di Kota Malang. Malang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
Sakti, S. P. (2017). Pengantar Teknologi Sensor. Malang: UB Press.
Salusu, J. (2015). Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Kompas Gramedia.
Saputra, P. (Director). (2017). Soppeng Command Center (SCC) [Motion Picture].
Scassa, T. (2014, Juni 2). Privacy and Open Government. Future Internet 2014, 6(2), doi:10.3390/fi6020397 , hal. Future Internet 2014, 6(2), 397-413; doi:10.3390/fi6020397.
Sucoko, B. M. (2007). Manajemen Administrasi Perkatoran Modern. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukwiat, Jamal, S., & Sukamto, S. (2006). Ekonomi. Aceh: Yudistira.
Sulila, I. (2015). Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Supangkat, S. H. (2015). Smart City Invitiatives. Retrieved Oktober 10, 2017, from Smart City Invitiatives: www.un.org
Tampubolon, L. P. (2016). Pemeringkatan E-government Indonesia (PEGI) dan Pemanfaatan Teknologi Informais di DKI Jakarta. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL. 8, NO. 2, Oktober 2016 , 1121-1132.
UGM, P. (2016). Road Map Kota Yogyakarta menuju Smart City. Working Paper PSPPR , 1-27.
Utomo, C. E., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol. 4, No. 2 , 159-175.
Wahab, S. A. (2016). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Widayat, A. P., Munandar, M. A., & Sumarto, S. (2017). Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dengan Aplikasi Quick Respone dan WEB Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Unnes Political Science Journal Vol. 1, No. 2, January 2017 , 98-106.
Yuhefizar. (2008). 10 Jam Menguasai internet : Teknologi dan Aplikasinya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v4i3.1646
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 KOLABORASI : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
______________________________________________________________________________________________________
