IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI BAGI MOBIL DINAS DI KABUPATEN PINRANG
Abstract
This research aimed an overview of how the implementation of non subsidized fuel policy for agency cars in pinrang regency. The kind of research was used descriptive qualitative approach with the educated people who have knowledge and information concerning with the set of problems researched. The technique of the data collection was done by using observation, interview and documentation. The results showed that the implementation of non subsidized fuel policy for agency cars in pinrang was not effective. It happened
because most of the agency cars are still used premium fuel .
Keywords :policy implementation, non subsidized fuel.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimanan implementasi kebijakan bahan bakar minyak nonsubsidi bagi mobil dinas dikabupaten pinrang. Jenis penelitian iniadalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan orang-orang yang dipandang memiliki pengetahuan daninformasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan BahanBakarMinyak Non Subsidi bagi mobil dinas di Kabupaten Pinrang belum berjalan efektif sesuai aturan. Hal tersebut terjadi karena masih banyak pengguna mobil dinas menggunakan BahanBakarMinyak premium.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, bahanbakarminyak non subsidi.
Full Text:
PDFReferences
Agustino, Leo. 2012.Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Madani, Muhlis.2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mustari, Nuryanti.2013. .Implementasi Kebijakan Publik Pamahaman Teoritis Empiris, Makassar: Membumi Publishing.
Nugroho, Riant.2012. Public Policy Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi,Revisi Risk Management Dalam Kebijkan Publik,Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan Publik. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Subarsono, 2005.Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori,DanAplikasi.Yogyakarta: PustakaPelajar.
Wahab, S,Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
PeraturanMenteri ESDM Republik Indonesia.Nomor.01 Tahun 2013 TentangPengendalianPenggunanBahanBakarMinyak.
PeraturanPresiden. No. 15 Tahun 2012 TentangHargaJualEceranDan DokumenPenggunaanBahanBakarMinyakTertentu.
PeraturanMenteri ESDM. Nomor. 12 Tahun 2012 TentangLaranganBagiKendaraanDinasMenggunakanPremium, Serta Solar BagiKendaraan Perusahaan Perkebunan Dan Pertambangan.
PeraturanPresiden. No. 15 Tahun 2012 TentangKendaraanDinas Yang DioperasikanPemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah(BUMN Dan BUMD), DiserukanUntukMenggunakanBahanBakarMinyak (BBM) Non-Subsidi.
SuratEdaranGubernurSulsel. No 541/30/49ESDM Tahun 2013.
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v2i1.871
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 KOLABORASI : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
______________________________________________________________________________________________________
