Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa
Abstract
Abstract
The purpose of this research is to answer and analyze the implementation network of the PKSAI Sikamaseang program in Gowa Regency. The research method used is qualitative, with data collection techniques including observation, interviews and documentation. The analysis technique is through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the policy network in implementing the PKSAI Sikamaseang program in Gowa Regency has not been fully successful. Policy network actorconsidered adequate, there is involvement of the government, NGOs, and LKSAs. The policy network function is running effectively. Network structuretThis can be seen in the Regent's decision number 240/III/2017, related to the formation of a coaching team and PKSAI technical team in Gowa Regency. However, the formal institutionalization aspect in particular has not been owned by all actors.The MOU of the Social Service with the Gowa Regency Civil Registration Office is 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Then with the Office of Women's Empowerment and Child Protection, namely 46/662/ Social Service, 281/ SEK/ DP3A/ XII/2018, the institutionalization of other services is based on Gowa Regent Regulation No. 36 of 2016 concerning the formation of PKSAI.
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dan menganalisis jaringan implementasi program PKSAI sikamaseang di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa jaringan kebijakan dalam implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya berhasil. Aktor jaringan kebijakan dinilai telah mamadai, terdapat keterlibatan pemerintah, LSM, serta LKSA. Fungsi jaringan kebijakan berjalan efektif. Struktur jaringan terlihat pada putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis PKSAI di Kabupaten Gowa. Namun aspek Pelembagaan formal secara khusus belum dimiliki oleh semua aktor, MOU Dinas Sosial dengan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018, pelembagaan dinas lain berdasarkan pada Peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan PKSAI.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alwi, 2012. Network Implementation Analysis On Democratic Public Service. Internasional Jurnal Of Administration Science And Organization. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 15(2).
Carlsson, Lars dan Sandstrom. 2008. Network Governance of The Commons. International Jurnal of The Commons, 2(1) January 2008, pp. 33-54, Utrecht Publishing and Archiving Services For IASC, Igitur.
Hay, Colin, and Richards, David. 2000. The Tangled Webs Of Westminster and Whitehall: The Discourse, Strategy And Practice Of Networking Within The British Core Executive, Public Administration, 78(1): 1-28.
Klijin, Erik-Hans, and Joop F. M. Koppenjan. 2000. Public Management and Policy Networks, Public Management, 2(2): 135-158.
Klijin, E.H and Joop Koppejan. 2016. Governance Networks in The Public Sector. Routledge: New York.
Mark, Coinsidine. 1995. Public Policy: A Critical Approach. New Jersey: Prentice Hall.
Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
O’Toole, L. J. Jr. 2012. Interorganizational Relation In Implementation. In Peters, B, G and Pierre, J. Handbook Of Public Administration. (Second Edition). London: Sage Publication.
Taufik, 2015. Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Syari’at Islam Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Tesis. Unversitas Hasanuddin.
Van Waarden, F. 1992. Dimensions and Types Of Policy Networks, European Journal Of Political Research 21(1): 29-52.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang Nomor 35 Tahun 2014, amandemen UU Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Program PKSAI.
Keputusan Bupati Gowa Nomor 240/ III/ 2017 Tecatat Tanggal 17 Maret 2017. Berdasaran Pada Pertimbangan Bahwa Susunan Keanggotan Ini Perlu Dibentuk Dalam Rangka Optimalisasi Program PKSAI Ini.
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8369
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
______________________________________________________________________________________________________
