Pengarustamaan Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Di Sekretariat Daerah
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengarustamaan Gender Dalam Pengambilan Kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian sumber.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, Staf Dinas perekonomia dan pemerintahan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Dalam penelitian ini responden di pilih langsung oleh peneliti yang disebut sasaran penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pengawai memandang bahwa pengarustamaan gender dapat menberikan padangan bawah perempuan bisa menjadi seorang pemipin dalam sebuah perusahan dan pengarustamaan genden di kantor secretariat daerah bemberakan dapak posit bagus pada stap pegawai terutama kaum perempuan di Kantor Secretariat Daerah Kabupaten Enrekang karena dulunya perempuan dipandang sebelah mata seorang laki laki dalam pengabilan kebijakan dan perempuan juga bisa mendapatkan jambatan yang lebih tinggi dari pada laki-laki dan perempuan bisa juga menjadi seorang pemipin dalam sebuah kantor atau bisa juga menjadi presiden dan perempuan juga bisa mendapatkan pendidikan tinggi.
Kata Kunci : Pengarusutamaan, Gender, Kebijakan.
Full Text:
PDF Pengarustamaan Gender DalamReferences
Fakih , DR.Mansour, (2013). Analisis Gender & Transpormasi Sosial, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Saptiawan, Itsnahadi, (2007). Gender & Inferioritas Perepuan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Suyanto,Bagong, (2004). Teks Pengantar, & Terapan,Pustaka Pelajar:Jakarta
Illich, Ivan. (1983).Gender.London:Marion Boyors.
Ihromi, T.O, (1995). Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Yayasan Obor indonesi : Jakarta.S
Ihromi, T.O, (2007). Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan ,(Instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender), Yayasan Obor indonesi : Jakarta.
Lindsey, Linda L, (1990). Gender Roles: Sociological Perspective, New Jersey: Prentice Hall.
Megawati,Ratna, (1999). Membiarkan Berbeda:Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, Penerbit Mizan.
Mosse,Julia Cleves, (2007). Gender & Pembangunan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Musda,Siti Mulia, (2003). Keadolaan Dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam), LKAJ: Jakarta.
Mustari, Nuryanti, (2013). Implementasi Kebijakan Publik (Pemahaman Teoritis Empiris), Membumi Publishing: Makassar.
Nugroho Riant, (2008). Gender dan Administrasi Publik, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Subarsono, (2005).Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Wahid, Zani Rahman, (1999). Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Persfektif Islam. Mizan: Bandung.
Winarno,Budi, (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo: Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun (2008) Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
DOI: https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.515
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Equilibrium: Jurnal Pendidikan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan:
Program Studi Pendidikan Sosiologi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat: Jalan Sultan Alauddin No 259
Email: jurnalsosiologi@unismuh.ac.id
Bekerjasama Dengan Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI)
Karya ini dilisensikan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .