Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pandangan Umer Chapra

Abstract

Implementasi Pancasila ke lima dalam menegakkan keadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan secara merata di daerah pedesaan juga. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dalam rangka membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep welfare state yang digagas oleh Umer Chapra. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra dengan studi kasus BUMDes Amarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan, diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara lain adalah motivasi, keadilan sosial-ekonomi, kemampuan, land reform, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik, restrukturisasi investasi, menghadapi rintangan, produksi barang kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting.

Abstract

The implementation of the fifth Pancasila in justice in economic development in Indonesia is not only carried out in the regions but equally in rural areas as well. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that villages have the right to build Village-Owned Enterprises in the context of developing the economy and alleviating poverty in the village community. This is then in line with the concept of the welfare state which Umer Chapra initiated. In a prosperous country, it is by eliminating poverty, providing social services, creating a fair distribution of wealth, opening up extensive job opportunities, and maintaining the economy. The purpose of this study was to determine economic development through Village Owned Enterprises (BUMDes) in Umer Chapra's view with a case study of BUMDes Amarta in the Special Region of Yogyakarta. This qualitative research was conducted by collecting data through interviews and analysis based on the qualitative approach of Miles and Huberman. The results of this study reveal that there are 14 indicators that are in accordance with Umer Chapra's view, including motivation, socio-economic justice, ability, land reform, village development, a proliferation of SMEs, ownership and full control of companies, consumer preferences, public finance reform, investment restructuring. , face obstacles, the production of basic goods, the promotion of SMEs, and form important steps.