ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI KEMASLAHATAN UMAT
Abstract
Abstrak
Administrasi dalam makna sempit adalah tata kelola teknis suatu tata usaha yang meliputi pengetikan konsep, surat dan sejenisnya serta menyimpan, menata dokumen dan arsip dalam sebuah tata usaha organisasi. Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh badan publik seperti birokrasi pemerintah, BUMN, dan sebagainya baik pelayanan barang dan jasa yang dikelola pemerintah yang bersumber dari anggaran dan belanja negara atau daerah.
Tulisan ini bertujuan mengungkap pentingnya perbaikan administrasi dalam kaitan dengan pelayanan publik. Sebab, tidak jarang badan publik mulai dari kelurahan, kecamatan kota/kabupaten, serta organisasi aparatur sipil negara (ASN) melalaikan tugasnya. Misalnya, soal pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta warisan, hibah, wakaf, sertifikat tanah, pajak, retribusi, IMB, SITU, SIUP, Izin Gannguan (HO), Akta pernikahan, dan sebagainya masih sangat lemah. Bahkan terkadang ada di antara badan publik yang memenuhi standar minimal pelayanan publik, atau pelayanan tidak memuaskan atau cenderung mengecewakan warga.
Simpulan dari tulisan ini adalah bagaimana badan pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warga negara, sehingga Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Di antara indikator pelayanan publik yang baik adalah kecepatan, ketepatan waktu, biaya murah, dan administrasi yang memadai.
Kata kunci: efektif, efisien, ASN, barang publik, jasa publik dan administration,transparancy.good coorporate government.
Full Text:
PDFReferences
.Dwivedi, O. P. dan Jabbra, J. G. 1989. Public Service Responsibility and Accountabilityin J. G. Jabbra and O. P. Dwivedi (eds), Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Connecticut: Kumarian Press.
Gaspersz, Vincent. 2004. Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik: Suatu Petunjuk Praktek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hadi SabariYunus, 2005, Klasifikasi Kota, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hardiman F. Budi, 2010. RuangPublik; MelacakPartisipasiDemokratisdari Polis sampai Cyberspace, Jakarta: Kanisius.
Haque, M.S. 1994. The Emerging Challenges to Bureaucratic Accountability: A Critical Perspective, in A. Farazmand (ed.), Handbook of Bureaucracy. New York: Marcel Dekker.
Mas’oed Mochtar dkk,1982 Perbandingan Sistem Politik,Yogyakarta,Gajah Mada University Press.
Michael E. Porter, 1998, The Competitive Advantage of Nations, London: MacMillan
McCallum, B. 1984. The Public Service Manager: An Introduction to Personnel Management in Australia Public Service.Australia:Longman,Cheshire.
Mishra, Satis. 2003. Desentralisasi di Indonesia: Beberapa Pemikiran Dasar. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta, 20 Maret 2003.
Moenir, H. A. S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Pallawa, Andhy dan A. Asfat Azis (Editor). 2003.Pembauran di Makassar: Agenda yang Tertinggal. Makassar:Global.
Patarai,Idris, 2006. Pembangunan Berkarakter, Mengubah yang Semu Menjadi Nyata. Makassar: Hasanuddin University Press.
Paragon, Wall,1998, Membangun Supermasi Sipil Lewat Multi Partai,Jakarta,Misaka Galisa.
Partowidagdo, Widjajono. 2004. Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung.
———”Agraria and industria -towards a typology of comparative administration”, dalam W. J. Siffin, Ed. Toward the Comparative Study of Public Administration, Bloomington, Indiana University Press, 1957.
______,Penelitian Prakarsa, 2010. Inovasisosial penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Goulet, Denis; The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of Development; New York; Atheneum; 1977
Prasojo dkk. 2006. Kinerja Pelayanan Publik. Jakarta Timur: YAPPIKA.
______ ,Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Siste m Perencanaan Pembangunan Nasional Pelayanan Publik
Ravidar Kumar, 2009, “Trends in Urban Growth and Objectives of Sound Planning”, http://town planning lectures. blogspot.com/2009; wikipedia/Lewis Mumford; Parsudi
Scott, Foresman and Company; dan Arnold Toynbee, 2006 (1976), SejarahUmatManusia, Yogyakarta: PustakaPelajar.
Sirajuddin, Ilham Arief. 2005. Reorganisasi Birokrasi Pelayanan Publik. Makassar: Hasanuddin University Press.
Undang-undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009.
Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta, 2006.
Hana Arent, dalam The Public and the Privat Relm, Penguin Books 2000, Grafindo Persada
Refbacks
- There are currently no refbacks.