PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN TAKALAR

Abstract

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak tahun 1999, yaitu sejak penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (grant) ke desa-desa melalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Bila tahun 2001 sebagai tahun efektif pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, berarti usia kebijakan ADD telah mencapai 10 tahun atau 1 (satu) dasawarsa per tahun 2011. Berarti sudah sekitar 10 tahun desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah pusat/kabupaten/kota.