Transparansi Bantuan Sosial dalam Pemutusan Penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Soppeng

Nuryanti Mustari

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran COVID-19 Di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Tipe penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Jumlah Informan 5 (Lima) Orang. Sumber data meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 1) Keterbukaan Proses yaitu: Pemerintah melihat dalam 2 proses Transparansi yakni adanya Mekanisme Penganggaran dan Mekanisme Pendataan. 2) Peraturan dan Prosedur Pelayanan yaitu: a) Dalam hal pemberian Bantuan Sosial telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012. Sedangkan bantuan yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng yakni Bantuan Sosial Pangan (BSP) telah di atur dalam PERBUB BUPATI Nomor 28 tahun 2020. b) Untuk Prosedur Pelayanannya terbagi 2 yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Membuat Posko Tim Pengaduan di 8 Kecamatan Kabupaten Soppeng. 3)Kemudahan Informasi yaitu: Masyarakat mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari Aparat Kelurahan maupun di Media Sosial namun masyarakat juga dapat mengakses melalui Aplikasi SIKS DATAKU dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK

Keywords


Covid 19; Transparansi; Bantuan Sosial

Full Text:

PDF

References


Anisa, R., & Rachmaniar, R. (2019). Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 36–40.

Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 4(1), 16–25. https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045

Dimyati, I. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 9(1), 18–33.

Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. Jurnal Respirologi Indonesia, 40(2), 119–129.

Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), 86–101.

Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2).

Khamim, M. (2021). Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah. Penerbit NEM.

Mustari, N., Hartaman, N., Sahrir, V. A., & Aulia, N. R. (2021). Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 277–288.

Mustari, N., Junaedi, J., Hardi, R., Nurmandi, A., Hamrun, H., & Hartaman, N. (2021). LOCAL GOVERNMENT CRISIS MANAGEMENT IN RESPONSE TO COVID-19: CASE STUDY OF SOUTH SULAWESI, INDONESIA. Public Policy and Administration, 20(4), 480–500.

Nurhafid, A. (2017). Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Dan Realisasinya Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung. STIE Ekuitas.

Rassanjani, S., Harakan, A., Pintobtang, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). Social Protection System to Reduce Poverty in a Natural Resource Rich Country: Towards the Success of the Sustainable Development Goals. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7(8), 104–126.

Safitri, A. N., & Apsari, S. W. (2020). ANGGARAN PENANGANAN COVID-19”. Academia Edu.

Sugiyono, S. (2014). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Graha Medika.

Tahir, M. M., & Harakan, A. (2017). Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora, 2(1), 13–22.

Tomuka, S. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3), 227–238.

Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 99–108.




DOI: https://doi.org/10.26618/kjgs.v1i2.6800

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats