STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMINIMALKAN PELAYANAN BERBELIT-BELIT (RED TAPE) BIROKRASI DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KABUPATEN GOWA
Abstract
The aim of this research is to find out how the government local strategy inreducing the complicated services in SAMSAT office. The research method is aqualitative descriptive. This research was using case studies and the data collection techniques were the observation, interviews and documentation. The result is the SAMSAT Gowa had not been able to provide satisfactory service of the service recipient. These happened because the infrastructure or devices that did not support and professionalism of employees involved in the process of public service. The Public demand for services provided of SAMSAT Gowa is simple. The services are the procedures of services is easily, fluent, fast and no complicated, easily to understand and implemented.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengurangi pelayanan yang bebelit-belit di kantor Samsat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMSAT Gowa belum bisa memberikan pelayanan yang memuaskan para penerima layanan. Hal tersebut terjadi karena sarana dan prasarana atau alat yang kurang mendukung serta keprofesionalan pegawai yang terlibat dalam proses pelayanan publik. Masyarakat menuntut agar pelayanan yang diberikan SAMSAT Gowa untuk sesederhana mungkin, dalam arti bahwa prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
Full Text:
PDFReferences
Indah. 2009. Definisi Strategi. http://carapedia.com. Diakses tanggal 25 Mei 2014.
Robert, 1996. Pelayanan Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Siagian, Sondang P. 1994. Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Thoha, Miftah. 2012. Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
________________. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v1i1.610
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 KOLABORASI : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Indexing