12.jpg)
Hide
Show all
Email this article Functions and Reasons for the Published of Notice of Tax Assessment (SKP) and Notice of Tax Collection (STP) based on the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP)
Abstract
This study aims to explain the functions and reasons for the issuance of Notice of Tax Assessment (SKP), Notice of Tax Underpayment Assessment (SKPKB), Notice of Additional Tax Underpayment Assessment (SKPKBT), Notice of Overpayment Assessment (SKPLB), Notice of Nil Tax Assessment (SKPN) and Notice of Tax Collection (STP) based on the Law on General Provisions and Tax Procedures (KUP). Because there are still many taxpayers who do not understand why these letters were issued and many still do not know what their function is. This study uses a qualitative approach. Data collection is done through analysis, data collection, and drawing conclusions. The results of this study indicate that all types of SKP and STP are issued because there are taxpayers who report that their tax bills have been overpaid, and there are also those who, when examined, show that there is an underpayment and there are also those who do not have the amount of tax owed. And based on the results of research Tax Collection Letters are issued to make tax bills and make bills for sanction fees in the form of fines or interest.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Siti Resmi. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
Mohammad Zain. (2014), Manajemen Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.
Rahayu, Siti Kurnia. (2010), Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal), Yogyakarta : Graha Ilmu.
Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior, In: Organizational Behavior and Human Decision Process, Amherst: Elseive
Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Made Arie Wahyuni. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System.
Budiawan. (2022). Peranan Usaha Mikro dalam Usaha Meningkatkan Keluarga di Desa Tondongkura, Kabupaten Pangkep. Makassar: Jurnal Humaniora.
Andi Rustam. (2020). Penerapan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PPH Orang Pribadi. Jurnal Riset Perpajakan.
Icha Fajriana. (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dalam Pembayaran PPH Pasal 21 Di Kota Palembang (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu).
Artika Wulan Agustin. (2020). Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi. Jurnal Riset dan Perpajakan.
Antariksa Budileksmana. (2001). Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Investasi.
Agung Retno Rachmawati, Joko Nur Sariono. 2011. Upaya Hukum Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak.
Pasal 13 Undang-undang KUP. (2020). tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Pasal 28 Undang-undang KUP. (2007). tentang Surat Ketetapan Pajak.
Undang-undang RI Nomor 16. (2009). tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Dedy Setya Utama Pandiangan. (2014). Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yogyakarta: E-journal UAJY
Pasal 15 ayat 1-4 Undang-undang KUP Nomor 6. (1983). tentang sebab dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Pasal 1 Undang- undang Nomor 28. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pasal 14 Undang-undang Nomor 28. (2007). tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Gunadi. (2013), Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Bee Media, Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.26618/jrp.v6i1.9768
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
View My Stats