IMPLEMENTASI ASPEK PERPAJAKAN PADA KOPERASI DI KABUPATEN JENEPONTO

Harini Lestari, Mursalim Laekkeng, Andi Nurwanah

Abstract


This study aims to determine the implementation of the taxation aspects of cooperatives in Jeneponto Regency. The analysis method used is descriptive qualitative analysis method, namely describing, analyzing, and explaining the implementation of taxation aspects in cooperatives in Jeneponto Regency based on the applicable taxation provisions to get a clear and comprehensive picture of the taxation aspects of each cooperative. The results of this study indicate that the implementation of the taxation aspects of the cooperative in Jeneponto Regency is in accordance with the self-assessment system referring to existing tax regulations, both in the calculation and withholding of taxes. However, the self-assessment system has not been implemented optimally by cooperatives. Cooperatives in Jeneponto Regency in fulfilling their payable tax obligations are still forced through a summons from the tax officer. Cooperatives in Jeneponto Regency apply Final Income Tax based on Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 and Income Tax on Remaining Business Results based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 / PMK / 03/2010.


Keywords


Implementation of tax aspects, Final PPh PP 23 Tahun 2018, Koperasi’s Profit

Full Text:

PDF

References


Aisyah, Sitti. 2019. Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Accumulated Journal, Vol 1 No. 1.

Akas, Jumardin. 2016. Peduli Koperasi Pemda Jeneponto diganjar Penghargaan. diakses pada tanggal 11 Juli 2020. Dari www.news.rakyatku.com.

Ariani, Putu Desy. 2017. Perhitungan Dan Prosedur Pph Pasal 4 Ayat 2 pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015. Jurnal Akuntansi Profesi. Vol 8 No. 7.

Ashari, F Radjamilo. 2019. Pemprov Sulsel Dorong Pengembangan Koperasi dan UKM. Diakses pada tanggal 11 Juli 2020 dari www.biroekonomi.sulsel.go.id.

Badan, Pusat Statistik. 2020. Kemiskinan. Diakses pada tanggal 28 September 2020 dari www.jenepontokab.bps.go.id.

Butarbutar, Russel. 2017. Hukum Pajak Indonesia dan Internasional. Gramata Publishing: Bekasi.

Darmawan, Erick. 2015. Analisis Penerapan Tax Planning dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi. Skripsi; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Dinkop, Jeneponto. 2018. Data Keragaan Koperasi. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 dari www.dinkopjeneponto.org.

Dinkop, Jeneponto. 2016. Koperasi Punya Peran Penting Kembangkan Industri Daerah. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari www.dinkopjeneponto.org.

Fauziah, Lutfi. 2020. Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT. EPS. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 6 No. 1.

Hati, Reysta Kurnia. 2016. Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol 4 No. 1.

Husadha, Cahyadi dan Yuliana Melviani. 2018. Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL). Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT. Vol. 3 No. 1.

Mahfud, Arfan Muhammad, Syukriy Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 6 No. 3.

Nani Fauziah, dan Kusmuriyanto. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang.

Rachmawati, Ai Rika. 2019. Koperasi Minta Keringanan Pajak. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari www.pikiran-rakyat.com.

Rahayu, Puji. 2019. Perpajakan Disesuaikan Peraturan Perpajakan Terbaru. Indomedika Pustaka: Sidoarjo.

RAT, Laporan Buku. 2018. Laporan Pengurus dan Badan Pengawas KPRI Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, Jeneponto.

RAT, Laporan Buku. 2018. Laporan Pengurus Koperasi Pasar Untung Bersama Jeneponto, Jeneponto.

RAT, Laporan Buku. 2018. Laporan Pengurus dan Badan Pengawas Primkopad Kartika Hasanuddin Jeneponto, Jeneponto.

RAT, Laporan Buku. 2018. Laporan Pengurus Koperasi Rahmat Mannilingi Bulo-Bulo, Jeneponto.

RAT, Laporan Buku. 2018. Laporan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Baji Minasa Jeneponto, Jeneponto.

RAT, Laporan Buku. 2018. Laporan Pengurus Koperasi Serba Usaha Syech Yusuf Jeneponto, Jeneponto.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 1973. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21/26.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh 23/26.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak.

Republik Indonesia. 2013. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia. 2010. PMK Nomor 111/PMK/03/2010 Tentang Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sari, Kartika. 2019. Mengenal Koperasi. Cempaka Putih: Klaten.

Saputra, Hadi. 2019. Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1.

Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana: Jakarta.

Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan. Andi: Yogyakarta.

Tan, Stephani Nora dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2017). Tax Review Atas Kewajiban Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari Badung Sebagai Pemotong PPh 21 Tahun Pajak 2014. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18 No. 3.

Waskito, Agus. 2016. Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan. Buku pintar: Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

View My Stats

Flag Counter