IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (BLPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Ahmad Ahmad, Abd. Kadir Adys, Nasrul Haq

Abstract


This study aims to determine the implementation of E-Procurement in the procurement of goods and services in the Procurement Services Section of the City of Makassar Regional Secretariat. The type of research used is qualitative research. Data analysis techniques using steps of data collection, data reduction, data presentation, verification of data that are qualitative in nature, to draw conclusions. The results showed that there were five indicators: (1) BLPBJ Makassar City human resources suppressed the readiness of character qualities that are continuing; (2) Online communication provides accessibility and flexibility; (3) The objective of going hand in hand is between Tender and Non-Tender for the Makassar City DPRD game; (4) The environment supports the Makassar City LPSE in terms of politics and economics and not the general public; (5) Compliance of the implementor on the condition of direct appointment to the deposited contractor requires that the compliance of the implementor in handling Direct Procurement (PL) has not been maximized.

Keywords


Implementasi, E-Procurement, BLPBJ Kota Makassar.

Full Text:

PDF

References


Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa mengapa dan Bagaimana. Jurnal Adminisrasi Publik.vol.1. No.1.

Arsyad, S. 2019. https://makassar.sindonews.com. 50 Paket Dokumen Tender Belum Disetor ke ULP, diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 19:00 Wita.

BPS. 2019. Kota Makassar Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik ekonomi.htm. pada tanggal 9 September 2019.

Djuyandi, Y. 2013: Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurna Humaniora. Vol.4. No.2.

Gewati, M. 2019. https//:money.compas.com. Pertumbukan Ekonomi Makassar Lampaui Sul-Sel dan Nasional, diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 20:00 wita.

Hidayat, R. 2015. Penerapan E Procurement di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ketahanan Nasional. Volume.21 No.2.

Krina. 2003. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. vol.3 No.2.

Kusumanegara. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

LPSE. 2019. Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE Kota Makassar Tentang Kami.htm. Diakses pada tanggal 10 September 2019.

Mashuri. 2015. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. vol.3 No.2.

Milles, M.B Dan A. Michael hubberman. 2009. Analiis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.

Moleong, L.J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatip. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtar. 2011. Implementation of Electronic Auction (E Procurement) Provision of Construction Services in The Province of Central Sulawesi, Jurnal Infrastruktur. Vol.1 No.1.

Muin, A. 2019. www.sulselsatu.com. Ada 180 Paket Tender di Pemkot Makassar Belum Dilaporkan, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 14:30 wita.

Nugroho, R. 2014. Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurchana, A.R.A. 2013: Efektivitas E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi terhadap Penerapan E Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik, Vol.4. No.2.

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara E-Trending.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kesekretariat.

Purwanto, E.A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suratman. 2017. Generasi Implementasi dan Evaluas Kebijakan publik. Surabaya: CAPIYA Publishing.

Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Udoyono, K. 2012. E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. Jurnal Studi Pemerintahan. Vol.3 No.1.

Wahab, Solochin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan dari Formulasa ke Penyususnan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

Yuliar, D.F. 2017. Implementasi E-Procurement Dalam Tata kelola Pengadaan barang dan Jasa (Studi Kasus Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo). Universitas Jember.




DOI: https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Flag Counter