TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI
Abstract
This study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the government's efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individual's expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Barrington, Moore,1967, Public Policy for Democracy. Washinton: DC. The Brookings Institutions.
Budi, Kekuasaan, 1999. Gramedia Yokyakarta
Budiman, 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : Bumi Aksara.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata pemerintahan dan otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM.
Efenddi, 2005. Upaya Pemerintah Dalam Merumuskan Kebijakan, Bandung
H.A.S, Moenir, 2006, .Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Hasan Iqbal, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian danAplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mahmoedin, H.As, 1995. Etika Pelayanan Bank. Jakarta: PT Gunung Agung.
Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta.Andi.
Moenir, H.A.S, 1998. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung.
Pandji Anoraga, 1995, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Jakarta: Pustaka Jaya.
Stiglitz, 2005, The New Public Management Action.Oxford: Universitiy .Press
Sugiyono. Metode Penelitian ( Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan RND). Bandung: Alfabeta, 2013.
Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan. Tangerang : Media Brilian.
Dokumen
Peraturan PerUndang-Undangan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Peraturan PerUndang-Undangan UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Penanaman Modal Asing..
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.93
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.