TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

Abstract

This study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude baahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) disetiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan baahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.