TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

Fahril Fahril, Mappamiring Mappamiring, Rudi Hardi

Abstract


The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability.

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.


Keywords


transparency; financial management; health; transparansi; pengelolaan keuangan; kesehatan

Full Text:

PDF

References


Andrianto, N. 2007. Good Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government. Malang : Bayumedia Publishing.

Krisna, 2003. Indicator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Yogyakarta : Bumi aksara

Mardiasmo, (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo, 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2004. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Shende, 2004. Marketing, manajemen : Analisis, Planing, Implementation and Control, 9 Th. Prentice Hall International Int, New Yersey

Tjahjanulin, 2000. Good Governance “Kepemerintahan yang baik”. Jakarta : Bumi Aksara.

Dokumen :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.




DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.89

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
View My Stats