PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA KAYUANGIN KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE
DOI:
https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.78Keywords:
Community Development, cocoa farmers, Pemberdayaan Masyarakat, Petani KakaoAbstract
This study aims to determine the role of local government in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene and determine the factors that influence the local government's role in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene. Research type is descriptive and qualitative and quantitative combined with taking samples from the level of stakeholder related to the level of Head of the nodes of lower levels such as village government. Based on the results of research in the village Kayuangin describe that some obstacles were very urgent in light, namely: the level of people's mindsets are still very low given the level of education and knowledge was limited to Junior High School (SMP) alone, the geography has not been possible to distribute the logistics of agriculture so that they become major constraint at present, inadequate extension workers so that they FEA concurrent positions of more than one village.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangin mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urjen yaitu: tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga masih menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh yang belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap jabatan lebih dari satu desa.
References
Bahtiar, A. M. 2011. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.
Burhanuddin, T. 2007. Menata Masa Depan Sulawesi Barat. Makassar: PT. Satria Media.
Hakim, Lukman. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Sketsa Teori dan Pendekatan. Makassar: CV. Berkah Utami.
Pamudji, S. S. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi aksara.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Derah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Data Statistik Perkebunan Tahun 2012. Aksara Lontara. Mamuju.
Downloads
Published
Issue
Section
License
In the event that the article is received by the Editorial Team of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) and there is a decision to publish the article, the copyright of the article will be transferred to Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online).
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) as the publisher of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) holds the copyright of all articles published in this journal.
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) holds the right to reproduce and distribute the article and author is not allowed to publish the same article published in this journal.
Statement of Authenticity and Manuscript Copyright can be downloaded: here
After filling in the statement letter, please send via e-mail: otoritas@unismuh.ac.id