KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Nurhidayat M, Sitti Nurmaeta, Rudi Hardi

Abstract


This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar.

 

 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.


Keywords


e-KTP services; inter-agency; pelayanan e-KTP; antar lembaga

Full Text:

PDF

References


Agustino Leo, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta

Abidin, Said Zaenal, 2004, Kebijakan Publik, Jakarta : Pancur Siwah,

Basir Barthos, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro, Jakarta : PT. Bumi Aksara

Husein Umar, 1997, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Irawan Soejito, 1981, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Bina Aksara

Irman, 2013, Penerapan NIK Dan KTP Elektronik Di Indonesia, Kemetrian Dalam Negeri R.I, Jakarta.

Manullang, M, 2002. Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

Moenir, A.S. 2002, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara

Syakhrani, 2009, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Gov- ernance, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sinanmbela LP, 2008, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implemen- tasi, Jakarta : Bumi Aksara

Soewarno Handayaningrat, 1982, Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : PT. Gunung Agung

Salusu, J, 1996, “Pelayanan Berkualitas” Buletin Indikator Volume I No. 2. Pusat Studi Kependudukan UNHAS,

Sianipar, G, 1998, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara R.I., Jakarta.

Warta, 2010, Pengaplikasi E-Government, Jakarta : PT. Dian Rakyat,

Ilham, 2012, Mengenal KTP Electronik Di In- donesia. (http://www.fahrinilham. blogspot.com/2012/02/mengenal- ktp-elektronik-di-indonesia.html) Dikunjungi21 Februari 2012

Fradityadi, 2011, Apa dan Mengapa E-KTP. (http://www.ariefradityadi.com/2011

/11/in de x.php?new s&nid=6) Dikunjungi 28 November 2011

Sudibyo, 2011, Menyimak KTP Elecktronik Di Indonesia. (http://www.deru.blogspot. com/2011/10/menyimak-e-ktp.html) Dikunjungi 04 Oktober 2011

Dokumen Dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan E-Govern- ment di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.




DOI: http://dx.doi.org/10.26618/ojip.v3i2.74

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
View My Stats