PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG
Abstract
This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian. Surabaya: Airlangga.
Brata, I Nyoman, 1982, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Kementerian Pertanian, 2011. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Perkembangannya. Edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
Mareng, Rahman, 2012. Demokratisasi Pembangunan Desa (StudI Kasus Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabu- paten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur), Skripsi, (Tidak Dipublikasikan) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh Makassar
Pusat Info Data Indonesia (PIDI). 2007. Peraturan tentang Desa dan Kelurahan, Jakarta: Pusat Data Info Indonesia.
Sumaryadi, Nyoman. 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta : Citra Utama
Syarifin Pipin, UU No.32 Tahun 2004 dan Pemerintahan Desa.
Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
Usman, Sunyoto, 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba- ngunan Nasional (SPPN).
Wijaya, HAW, 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
WEBSITE
http://id.shvoong.com/social-sciences/educa- tion/2113811-pengertian-kinerja
http://bayuonvixion.wordpress.com/2011/ 04/11/pengert ian- pemerintah danpemerintahan/.
http://rimaru.web.id/pengertian-kinerja- menurut-pendapat-para-ahli/
http://carapedia.com/pengertian_definisi_ desa_info2128.html.
http://id.shvoong.com/social-sciences/politi- cal-science/2166427 pengertian pemerintah/# ixzz1x7cTjU5L
http://carapedia.com/pengertian_definisi_ pengelolaan_info2163.html
http://publik.brawijaya.ac.id/simple/us/ jurnal/pdffile/Annisa%20partisipasi
%20 politik 20dalam%20pembangu nan%20desa.pdf, 13 Desember 2008).
DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA
Undang – Undang Dasar 1945.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pemba- ngunan Nasional.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v3i2.65
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.