PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Irman Salaputa, Muhlis Madani, Andi Luhur Prianto

Abstract


This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.

Keywords


Role of Actors; Policies and District Expansion; Peran Aktor; Kebijakan dan Pemekaran Wilayah

Full Text:

PDF

References


Arikunto, S, 2000. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.

Madani, Muhlis, 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Abidin, Said Zaenal. Kebijakan Public Policy, Jakarta, Pancar Siwah, 2004.

Agustino, Leo, 2006, Dasar-Dasar KebijakanPublik I, Alfabeta,. Bandung

Dasar-dasar Kebijakan Publik II,

Alfabeta, Bandung. Irtanto, 2008, Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wibawa, Samudra, 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Subarsono, 2011. Analisi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Huttman, Elizabeth D. (1981), Introduction to Social Policy, McGraw-Hill Book Company, New York,

Wahab, Solichin, Abdul, 2010. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Deddy T, Tikson (2005), Dalam Konteks Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, (Online), (http// Ilearn. Unand ac.id, blog, index.php, entryid, di akses 1 Desember 2012).

Nawawi Ismail, 2009 public policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori, dan Praktek. PMN Surabaya.

Ndraha, Taliziduhu, 2010, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2011, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, Jakarta.

http://fuadinotkamal.wordpress.com/2012/03/24/kebi jakan-dan-anal isiskebijakan/ diakses 21 Oktober 2012 pukul 01.18

Ratnawati, Tri, 2009, Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi: Penerbit Pustaka Pelajar, Jokyakarta.

, Potret Pemerintahan Lokal Di Indonesia Di Masa Perubahan, Pustaka Pelajar, P2P LIPI, Yogyakarta- Jakarta.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UII Pers, Yogyakarta, 2005.




DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.56

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
View My Stats