Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah

Authors

  • Cahyo Seftyono Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Pusat Kajian Politik Lokal-Universitas Negeri Semarang
  • Nugraheni Arumsari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Pusat Kajian Politik Lokal-Universitas Negeri Semarang
  • Erisandi Arditama Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Pusat Kajian Politik Lokal-Universitas Negeri Semarang
  • Muhammad Lutfi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Indonesian Institute for Development and Social Studies

DOI:

https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.267

Keywords:

leadership, village, local policy, natural resources management, kepemimpinan, desa, kebijakan lokal, pengelolaan sumber daya alam

Abstract

The interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.

Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.

References

Antlov, Hans (2002), Negara dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Bappenas (2015), Membangun Indonesia dari Pinggir, Pelatihan Khusus Pendamping Sistem Info Desa dan Kawasan untuk 100 Kabupaten di Indonesia. Ciputat-tangerang Selatan, 16 Januari 2015.

Beer, Andrew (2014), Leadership and the Governance of Rural

Communities, Journal of Rural Development, Vol. 34, pp. 254-262.

Dwipayana, AAGN Ari, (2003), Membangun Good Governance di Desa, Yogyakarta: IRE Press.

Etuk, Lena E., Mallory L. Rahe, Mindy S. Crandall, Michaela Sektnan dan Sally Bowman, Rural Leadership Development: Pathways to Community Change, Community Development, Vol. 44 No. 4, pp. 411-425.

Farr, James (2004), Social Capital: A Conceptual History, Political Theory, Vol 32 No. 1, pp.6-33.

Helliwell, John F. (2005), Well-being, Social Capital and Public Policy, NBER Working Paper Series 11807.

Juliantara, Dadang (Ed.), (2000), Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X.,Zhao, X., Liang, Z. (2014), The Role of Sosial Capital in Encouraging Residents Pro-environmental Behaviours in Community Based Ecotourism, Tourism Management, 41: 190-201

Madsen, Wendy and Cathy O’Mullan (2014), ‘Knowing me, knowing you’: Exploring the Effects of a Rural Leadership Programe on Community Resilience, Rural Society, Vol. 23 No. 2, pp. 151-160.

Maskun, Sumitro H, (1994), Pembangunan Masyarakat Desa (Azas, Kebijaksanaan, dan Manajemen), Yogyakarta: Media Widya Mandala.

Mubyarto, dkk. (2000), Otonomi Masyarakat Desa, Perspektif Orang daerah dan Orang Desa di Enam Desa Jawa-Bali, Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Ratner, B.D., Ruth Meinzen-Dick, Candace May, Eric Haglund (2013), Resource Conflict, Collective Action, and Resilience: An Analytical Framework, International Journal of the Commons, Vo. 7 No.1, pp. 183–208.

Seftyono, Cahyo (2010), Local Community in Valuing Ecosystem Services: Warga Kampung Code’s Perspective on Kali Code Existence, Proceeding 1st Annual Indonesian Scholars in Taiwan. doi: 10.2139/ssrn.1763226.

Seftyono, Cahyo (2011), Pengetahuan Tradisional Ekologis Masyarakat Orang Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik Chini, Malaysia, Jurnal Sosial Politik-Universitas Gadjah Mada, Vol. 15 No. 1.

Shideler, David W. and David S. Kraybill (2009), Social Capital: An Analysis of Factors Infleuncing Investment, The Journal of Socio-Economics, 38: 443-455

Widjaja, HAW. (2003), Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh. Jakarta. Rajawali Press.

Xiang, Zheng, Vincent P. Magnini, Daniel R. Fesenmaier (2015), Information Technology and Consumer Behavior in Travel and Tourism: Insight from Travel Planning Using Internet, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 22, pp. 244-249.

Downloads

Published

2016-10-14