Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Jaelan Usman

Abstract


Professional management of public services should be more goal-oriented paradigm of governance that is based on a new management approach, both theoretically and practically. Simultaneously, a paradigm of governance goal is expected to eliminate practices that Weberian bureaucracy is negative as hierarkhikal bureaucratic structures that result in operating cost is more expensive (high cost economy) than the benefits gained, the prevalence of red tape, lack of initiative and creativity of the apparatus, the growth of culture mediokratis (as opposed to meritocratic culture) and in-efficiency. Therefore, institutions of public service can be done by government and non-governmental organizations. If the government, the organization of government bureaucracy is the forefront of the organization (street level bureaucracy) related to public service. If the non-government, then shaped the organization of political parties, religious organizations, nongovernmental organizations and civil society organizations to another. Anyone pelayanananya institutional forms, the most important thing is how to provide assistance and facilities to the community in order to meet the needs and interests.

Manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi Weberian adalah negatif seperti struktur birokrasi hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (ekonomi biaya tinggi) daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanananya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.



Keywords


Good Governance; Partnerships; Public Service; Good Governance; Kemitraan; Pelayanan Publik

Full Text:

PDF

References


Baert, Patrick, 1998, Social Theory Twentieth Century, Cambridge : Polity Press.

Bevir, Mark, 2011, “Democratic Governance: A Genealogy”, Local Government Stud- ies, Vol. 37(1), February 2011, (pp 3–

Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Terjemahan, Jakarta : Prestasi Pustakaraya.

Chisholm, M., 2010, “Emerging Realities Of Local Government Reorganisation”, Pub- lic Money Management, 30, (pp. 143–

Giddens, Anthony, 1995, The Constitution of Society, Cambridge : Polity Press.

Hariandja Denny, BC, 1999, Birokrasi Nan Pongah: Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Yogyakarta: Kanisius.

Heckscher, Charles and Donnellon, Anne (ed), 1994, The Post Bureaucratic Organi- zation: New Perspectives on Organi- zational Change, London, New Delhi : Sage Publications.

Henderson, Keith M, and Dwivedi,O.P, 1999, Bureaucracy and The Alternatives in World Perspective, London : Macmilland Press Ltd.

Kaisiepo, Manuel, 1987, “Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik Indonesia”, Jurnal Politik 2, Jakarta : Gramedia.

Osborn, David and Gaebler, Ted, 1996, Mewirausahakan Birokrasi: Reinvent- ing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor publik, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta : PPM.

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinven- ting Government Osborne Gaebler, Yogyakarta : LKiS.

Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerin- tah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Bekasi : Gugus Press.

Siagian, SP, 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi Dan Terapinya, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta : Peradaban.

Tjokrowinoto, Moeljarto,2001, Birokrasi dalam Polemik, Saiful Arif (editor), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta : Balai Pustaka.




DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.24

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
View My Stats