Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal

Jaelan Usman

Abstract


Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.


Full Text:

PDF

References


Elisabeth, Adriana , dkk, 2004, Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

Fakih, Mansour. 1996. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial. Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hagul, Peter, ed. 1992. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat , Rajawali Press, Jakarta.

Johnson, Doyle Paul, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern , PT Gramedia, Jakarta.

Haba, John, dkk, 2003, Konflik di Kawasan Ilegak Logging di Kalimantan Tengah, Jakarta, LIPI. Kasiepo, Manuel, 1987,

Dari Perpol itikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru, Jurnal Ilmu Politik 2, Gramedia bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta.

Ndara, Talizuduhu, 1986, Birokrasi dan Pembangunan, Dominasi atau Alat Demokratisasi: Suatu Telaah Pendahuluan, Jurnal Ilmu Politik 1, Gramedia bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta.

Piliang, Indra J, dkk (ed.), 2003, Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, Jakarta.

Ratnawati, Tri (ed.), 2000, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lokal, Kasus Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta.

Zulkarnaen, Iskandar, dkk, 2003, Potensi Konflik di Daerah Pertambangan, Kasus Pongkor dan Cilandak, Jakarta, LIPI. Clark, John.1995. NGO dan Pembangunan Demokrasi . Tiara Wacana, Yogyakarta.

Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1992. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta, Jakarta.

Isdijoso, Brahmantio, et. al. 2001. Prospek Penerapan Budget Tranparency dalam Pelaksanaan otonomi Daerah dan Desentral isasi F iskal Di Daerah Kabupaten dan Kota d i Indonesia . Center for Economic and Social Studies, Jakarta.

Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. 2000. Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.

Pilliang, Indra J. et. al. 2003. Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi. Yayasan Harkat Bangsa Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesi, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Asas-asas Ilmu Negara dan Politik. PT Eresco, Bandung.

Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
View My Stats