Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013

Irfin Nehrun

Abstract


The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang  disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif.

 


Keywords


conflict; elite; major election; konflik; elit; pemilihan walikota

Full Text:

PDF

References


Abbas, R.J. (2011). Konflik Elit Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Jurnal Studi Pemerintahan, 2 (2), 225-237.

Agustino, L. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Al-Fairi, L.S. (2011). Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung "Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis. Jurnal Aspirasi, 1 (2), 1-9.

Armunanto, A.A. (2015). Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013. The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1 (1), 23-36.

Gaffar, A. (2006). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LIPI. (2005). Konflik Antar Elit Politik, Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nas, J. (2007). Konflik Elit Di Sulawesi Selatan, Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal. Makassar: Lephas.

Rauf, M. (2001). Konsensus dan konflik politik. Jakarta: Dirjen Dikti.

Setiadi, E.M., Usman, K. (2011). Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana.

The Habibie Center. (2013). Kekerasan dalam Pemilukada: Kajian Perdamaian dan Kebijakan. Jakarta: The Habibie Center.

Varma S.P. (2010). Teori Politik Modern. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada..

Wahyudi. (2011). Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Bandung: CV. Alvabeta.




DOI: http://dx.doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
© All rights reserved 2018. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan - ISSN (Print) : 2088-3706, ISSN (Online) : 2502-9320.
 
web
analytics View My Stats