TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

Edy Gunawan Pammu, Fatmawati Fatmawati, Abdi Abdi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi pelayanan IMB pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi IMB. Penentuan sampel secara random sampling menggunakan tekhnik purposive sampling sehingga terpilih 30 orang responden. Data diperoleh melalui kuesioner, lembar observasi dan dokumentasi yang dianalisis secara statistic deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Transparansi pelayanan IMB pada Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar berada pada kategori transparan dengan persentase 83,3 % baik dari segi prosedur dan pelayanan, waktu penyelenggaraan, dan biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan (2) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public pada Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar berada pada kategori puas dengan persentase 53,5 % baik dari segi prosedur dan pelayanan, waktu penyelenggaraan, dan biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan.


Keywords


Tranparansi Pelayanan; Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Kepuasan.

Full Text:

PDF

References


Atmaja, A. K. (2002). Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember . In UGM Press (p. 140). UGM Press.

Dwiyanto, A. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. In UGM Press (p. 270). UGM Press.

Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. In Gadjah Mada University Press (p. 201). Gadjah Mada University Press.

Ima, N., R, L. O. M., & Tawai, A. (2018). Transparansi Informasi Pelayanan Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Rez Publica, 4(2), 1–12.

Jeddawi, M. (2011). Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah. In Total Media (p. 200). Total Media.

Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Cahaya Aktiva, 02(02), 45–57.

Lovelock, C. (1988). Managing Service: Marketing, Operation and Human Resources . In Prentice Hall Inc (p. 300). Prentice Hall Inc.

Pratiwi, D. E., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Park And Ride Terminal Intermoda Joyoboyo Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Publika, 9(1), 77–92.

S, B. F. (2015). Peran Oecd (Organization For Economic Cooperation And Development) Dalam Menangani Penghindaran Pajak Internasional Melalui Negara Tax Haven Yaitu Kepulauan Cayman. JOM FISIP, 2(2), 1–11.

Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. In Bumi Aksara (p. 290). Bumi Aksara.

Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In ALFABETA (p. 154). ALFABETA.




DOI: https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Flag Counter