EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ditinjau dari faktor pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone mulai dari faktor pencapaian tujuan dilaksanakan melalui sasaran pembangunan berupa penyusunan program-program kerja, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, serta pengawasan. Pada faktor integrasi dilaksanakan melalui koordinasi kepada semua elemen yang ada. Sedangkan, faktor adaptasi dilaksanakan melalui kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi wilayah terkait.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bpkp.go.id. (2015). Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi pengelolaan keuangan Desa, (Online). (http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf, diakses 13 September 2019)
Centia, S. (2017). Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa, (Online), (https://repository.unpas.ac.id/31671/1/BAB%20III.pdf, diakses 25 September 2018)
Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers
Fachrul, A. Siregar & Fazli Syam B. Z. 2017. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). Jurnal E-ISSN 2581-1002, Volume 2 Nomor 4, 2017 Halaman 93-106
Hanif, Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
Juliana, Endang. 2017. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan, (Online), (http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2266/130501128.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses 27 September 2018)
Mauliddin, Arif. 2017. Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, (Online), (https://repository.ar-raniry.ac.id/1816/1/GABUNG.pdf, diakses 23 September 2018)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ¬Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas PMK RI No. 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinth Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 Tentang Indeks Desa Membangun.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauaan, Dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Perubahan atas PMK 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
DOI: https://doi.org/10.26618/jppm.v1i2.3585
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.