Jurnal ini adalah jurnal yang memiliki topik artike Restorative Justice dalam bidang ilmu hukum, Penelitian Ilmu Hukum dan Bisnis, Displin keilmuan Hukum, Multi disiplin, dan studi komparasi sistem dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Program Studi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurnal Restorative terbit secara berkala yaitu pada Bulan Februari dan Juli.
Authors who publish this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.
SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM PANDANGAN LITERATUR
Sengketa tanah adat di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan ketimpangan antara sistem hukum nasional dengan realitas hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, pengakuan ini belum diikuti dengan kepastian hukum dan perlindungan secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah adat, mekanisme pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat, serta tantangan dalam implementasi kebijakan terkait perlindungan tanah ulayat. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, termasuk regulasi terbaru dan hasil penelitian lima tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak tanah adat belum memiliki status hukum yang jelas akibat belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, proses pembuktian di pengadilan masih mengutamakan bukti formal, yang menyulitkan masyarakat adat dalam mempertahankan haknya karena minimnya dokumen legal. Regulasi seperti Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 telah memberikan arah penatausahaan tanah ulayat, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas birokrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya pemetaan partisipatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat memerlukan percepatan pengakuan formal oleh pemerintah, penyederhanaan sistem pendaftaran tanah adat, reformasi mekanisme pembuktian, serta integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Diperlukan pula evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada agar pelaksanaannya benar-benar berpihak pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara negara dan komunitas adat dalam mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan. Kata Kunci: Tanah Adat, Sengketa Agraria, Hak Ulayat, Hukum Adat, Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019, Kepastian Hukum
Hak Cipta (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEADILAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kata Kunci: Korupsi, Keadilan Sosial, Viktimologi, Korban, Reformasi Hukum, Restitusi.
Aspek Hukum dan Sosial Dalam Peraturan Agraria Indonesia Dengan Pendekatan Literatur
Peraturan Undang-undang Agraria Indonesia memiliki implikasi penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah. Aspek sosial dan hukum dari undang-undang Agraria sangat memengaruhi keseimbangan antara kebutuhan bangsa, rakyat, dan individu dalam membuat dan menggunakan uang. Dengan menggunakan analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan sosial yang terdapat dalam peraturan Agraria di Indonesia. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap masyarakat umum. Temuan analisis menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Agraria di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan revisi, masih banyak masalah dengan implementasi hukum yang terkait dengan tanah sengketa, tanah hak pembagian, dan konsekuensi sosial dari kebijakan pertanian yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum agraria di Indonesia dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Kata kunci: Aspek hukum, aspek sosial, peraturan agraria, pendekatan literatur, Indonesia.
PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT INDONESIA
Citizenship Education (PKn) has an important role in increasing the legal awareness of Indonesian society. Legal awareness is a fundamental element in creating an orderly social life, minimizing legal violations, and fostering an attitude of responsibility as a citizen. Through Civics, people can understand their rights and obligations, recognize applicable norms and rules, and develop attitudes that are oriented towards compliance with the law. Apart from that, Civics also plays a role in instilling democratic values, strengthening critical attitudes, and encouraging active community participation in state life. The research method used is library research with a qualitative approach with descriptive analysis methods. Qualitative Therefore, effective citizenship education needs to continue to be developed in order to form a society that is legally aware, disciplined and responsible in carrying out its rights and obligations as citizens. Factors that influence the legal awareness of Indonesian society, especially the younger generation in Citizenship Education, such as; First, the national defense (Citizenship) education curriculum: A good curriculum will provide more applicable and contextual legal learning, so that students can understand law not only as theory but also in the practice of everyday life. Second, social media and mass media: Social media and mass media also play a role in shaping public opinion and legal awareness, both positively and negatively.
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI LAUT YANG MENYEBABKAN KONFLIK KEWENANGAN ANTARA LEMBAGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Indonesia's coastal areas and small islands possess significant natural resource potential but are also vulnerable to various issues, one of which is overlapping authority in the issuance of land title certificates at sea. This jurisdictional conflict can lead to legal uncertainty, environmental degradation, and social disputes. This study employs a prescriptive normative legal research method with a case study approach. It examines relevant land and maritime regulations as well as court decisions to analyze jurisdictional conflicts in the issuance of land title certificates at sea. The research aims to identify and analyze the factors contributing to these jurisdictional conflicts and provide recommendations for resolving them. The findings indicate that conflicts arise due to overlapping regulations, unclear territorial boundaries, differing interpretations, and a lack of coordination among relevant government agencies. The issuance of land title certificates at sea that are legally and administratively flawed may be annulled through legal proceedings involving the courts and land authorities. Harmonizing land and maritime regulations is crucial in addressing these conflicts. The overlapping and inconsistent legal frameworks must be resolved immediately. Additionally, clarifying the jurisdictional boundaries between land and sea is an essential step, as clear demarcations will eliminate uncertainty and conflicts regarding institutional authority. Public awareness and education on land and maritime regulations must also be enhanced, ensuring that communities understand their rights and obligations concerning coastal land, as well as the processes and procedures for obtaining land title certificates at sea. Keyword: Certificate, Authority, Conflict, Government Institution, Indonesia
Hubungan Antara Kemiskinan dan Kejahatan: Analisis Kriminologis dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana
Abstrack Poverty and crime are interconnected social problems that pose a global challenge, including in Indonesia. Poverty, as a condition of inability to meet basic needs, can be a driving factor for crime. This study aims to analyze the relationship between poverty and crime from a criminological perspective and its implications for criminal law. The research method used is normative juridical with secondary data sources such as legislation, books, scientific journals, and other literature. The results of the study indicate that poverty can influence a person to commit a crime through economic pressure, limited access, an unfavorable environment, and feelings of injustice. The economic theory of crime, social disorganization, and differential association are relevant in explaining this relationship. The implications for criminal law include the need for an evaluation of criminal policies that consider the socio-economic conditions of perpetrators, fair law enforcement, and the effectiveness of criminal sanctions. Rehabilitation, prevention, and restorative justice approaches can be better alternatives than relying solely on repressive law enforcement. This study concludes that understanding the implications of poverty for criminal law is crucial to creating a fairer and more effective justice system. Keywords: Poverty, Crime, Criminology, Criminal Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN ASURANSI KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI KAPAL LAUT PENYEBRANGAN BAUBAU-WAARA (Studi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau) (LEGAL PROTECTION FOR PASSENGER SAFETY INSURANCE GUARANTEES IN SEA SHIP TRANSPORTATION ON THE BAUBAU-WAARA CROSSING) (Study of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Baubau Branch)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asurasi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara. Dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia,baik perilaku ferbal yang di dapat dari wawancar maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-Waara diantaranya adalah Asuransi Keselamatan Penumpang merupakan jaminan yang diberikan kepada penumpang di atas kapal. Proses klaim asuransi,Jika terjadi kecelakaan, penumpang atau keluarga penumpang dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Keselamatan dan perlindungan penumpang kapal diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan jaminan asuransi ini. Pelaksanaan dan pengawasan, Merupakan tanggung jawab operator kapal untuk menjamin bahwa setiap penumpang yang membeli tiket perjalanan mendapatkan polis asuransi keselamatan. Pertanggungan asuransi, termasuk biaya perawatan medis, santunan kematian, dan santunan bagi penumpang yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (2) Perlindungan Hukum Terhadap jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-waara adalah diantaranya Penegakan hukum dan peraturan, Penegakan dan pengawasan, Pendidikan dan informasi penumpang, Penyelesaian Sengketa dan Pemrosesan Klaim Asuransi, Perlindungan hukum berbasis pengadilan, dan Evaluasi dan pembaruan peraturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peraturan yang mengatur Asuransi Keselamatan Penumpang secara konsisten berkaitan dengan keadaan saat ini dan persyaratan masyarakat. Penumpang, operator kapal, perusahaan asuransi.
URGENSI LOGO HALAL PADA PLATFORM MAKANAN DI INDONESIA
ABSTRACT This article describes the importance of halal logos on food exhibitions on e-commerce platforms such as GoFood, GrabFood and ShopeeFood in Indonesia. Through surveys and literature analysis, it was found that the halal logo plays a significant role in building consumer confidence and influencing purchasing decisions. The findings indicate that e-commerce platforms need to display the halal logo clearly to increase consumer confidence and guarantee the validity of the products sold. This descriptive study explains the importance of the halal logo on food sold on the Internet on food platforms so that it can be consumed by Muslims in Indonesia. Qualitative research using research literature refers to the issue and importance of certification or halal logo on food and from the results of previous research related to the problem discussed. This discussion suggests that the halal logo plays an important role in the food e-commerce platform. With increasing consumer awareness and strict regulation, it is important for entrepreneurs to ensure that their products are certified legal and that such information is clearly communicated to consumers. Collaborative efforts between governments, entrepreneurs, and e-commerce platforms are essential to building an ecosystem that supports halal products. Keywords: Urgency, Halal Logo, Food Platform, Indonesia
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAKAN BRUTAL GENG MOTOR BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL
ABSTRACK This research examines the brutal behavior of motorcycle gangs based on the perspective of differential association theory. The brutal behavior exhibited by members of motorcycle gangs is a social phenomenon that has become a serious concern in today's society. The brutal actions of motorcycle gangs encompass various crimes that lead to criminal prosecution. This phenomenon has a tangible impact on society as a whole. The study employs a normative juridical method by examining library materials or secondary data as the primary basis for research. This involves reviewing regulations and literature related to the issues being studied. The results indicate that the brutal behavior of motorcycle gangs, according to differential association theory, occurs due to two factors: 1. External Factors, and 2. Internal Factors. The brutal actions carried out by motorcycle gangs today are due to the perpetrators learning these brutal acts, which are categorized as crimes, as a result of interactions with crime, and this behavior is learned in various ways. Keywords: Motorcycle Gangs, Criminology, Differential Association Theory.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KLAUSULA EKSONERASI PADA JUAL BELI ON LINE
ABSTRACT The purpose of this study is to determine the form of application of exoneration clauses in online buying and selling according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the form of consumer protection for the application of exoneration clauses in online buying and selling. The research method used with a normative approach or legal research literature legal research conducted by examining existing library materials. Legal research by describing completely and systematically about several aspects under study, especially regarding the regulation of the application of exoneration clauses in relation to consumer protection. The results of the research The form of application of exoneration clauses in online buying and selling according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, including Disclaimer of responsibility can be included by the seller or e-commerce platform, Limitation of Financial Responsibility, E-commerce platforms or sellers can choose to exclude their responsibility for certain categories of damage or conditions that are considered to be beyond the scope of their control, Non-Warranty Clauses, also known as As-Is Clauses, allow the seller to state that the product is sold in its current condition, without any warranty or guarantee regarding its quality, suitability, or fitness for a particular purpose, Limitation of Time for Filing Claims, and Jurisdictional or Territorial Limitations E-commerce platforms or sellers may include provisions describing the particular legal jurisdiction in which the dispute will be resolved, along with limitations on the jurisdiction in which the clause applies. Forms of legal protection for consumers for the application of exoneration clauses in online buying and selling include thorough legal examination, consumer education, advocacy, use of legal alternatives, and law enforcement: It is essential to ensure that exempting provisions that violate consumer protection laws are successfully prosecuted to prevent violations of applicable laws. To monitor and report violations, cooperation between government, law enforcement, and non-profit organizations is required. Keywords: Consumer Protection, Exoneration Clause, Online Buying and Selling
DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI POLITIK JALAN TENGAH INDONESIA
ABSTRACT As a state ideology, Pancasila must be the source of the order of life in the nation. In this case, the meaning of ideology itself is the science of ideas (the science of ideas). We can clearly see from this kind of understanding that Pancasila is an alternative or bridge that connects diversity into a fundamental value and can be integrated into any values, whether related to religion, customs and others. The presence of Pancasila Democracy is a middle way that needs to be approached wisely in order to realize unity between the various ethnic and cultural backgrounds of Indonesian society. In the basic context of the formulation or formation of national law, the existence of Pancasila democracy is no different from the existence of Pancasila itself as a state ideology whose values must be manifested in the legal sub-system or norms that apply in Indonesian society, whether related to political, economic, social norms. culture, public policy, especially in the form of legislation. Keywords: Pancasila, Democracy, Legal System, Indonesia
KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELINQUENCY) DITINJAU DARI KRIMINOLOGI (PERSPEKTIF TEORI ANOMIE)
Abstrack This research examines juvenile delinquency from the perspective of anomie theory. Juvenile delinquency is a social phenomenon of serious concern in modern society. It encompasses various deviant behaviors committed by individuals who have not reached adulthood. This phenomenon has significant impacts not only on the individuals involved but also on society as a whole. The study employs a normative juridical method by examining literature or secondary data as the basis for research, conducting searches on regulations and literature related to the issues under investigation. The results indicate that the emergence of juvenile delinquency from the perspective of anomie theory can occur because a child responds to the discrepancy between what they expect in a high social life and the limitations of the resources they have. Other contributing factors may also originate from internal and external factors. Some of these factors include: a. Lack of education for children, b. Lack of parental role, c. Instability in social, political, and economic conditions, and d. Moral decline in children. Keywords: Juvenile delinquency, Criminology, Anomie Theory
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA
ABSTRACT This research will examine the implementation of halal certification legal policies for Micro and Small Business actors in Indonesia. Currently, to be able to compete in the national market and global market, the need for halal guarantees for Micro and Small Business products is very much needed, especially in Indonesia, which is a Muslim-majority country, of course. Product standards must be based on Islamic law, the law also requires that all products located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must obtain a halal certificate. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze various literature, regulations and government policies related to Halal Certification for micro and small businesses. The research results show that with clear regulations and mechanisms in place, it is hoped that the implementation of this halal certification policy can provide legal certainty, security and comfort for consumers in using halal products, as well as encourage improvements in product quality and halalness for business actors, including micro and small businesses.
PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA FINTECH LENDING DI INDONESIA
Considering the potential impacts and risks arising from the lack of comprehensive regulation of fintech growth in Indonesia by the government, it is important to pay attention to and regulate consumer protection effectively within the fintech ecosystem. Two significant risks if consumer protection is neglected are privacy and data security breaches, as well as data misuse. Hence, data security and personal information issues are increasingly becoming concerns since such data may contain information involving individuals' privacy rights.The aim of this study is to understand and analyze the development of Fintech Lending in Indonesia and the Protection of Personal Data for Fintech Lending Users. The method employed is normative research, analyzing legal sources as secondary data. The research findings indicate that the current development of Fintech Lending in Indonesia involves 101 companies, comprising 94 conventional providers and 7 Sharia-compliant providers. Fintech Lending users are advised to be more vigilant in keeping pace with technological advancements and developments. Keywords: Fintech lending, Data Protection Fintech lending, Data Protection
The failure of the government to undermine the rights of the citizens in the general elections
Abstract The government in this case a State official with authority in the exercise of government administrative powers is obliged to act neutrally and not permitted for Abuse of authority or abuse of power or in French called the detournement de pouvoir is one of the acts of deviation of the body / office of administration based on the principle of exces de pouvoir (beyond the limits of power) in the concept of rechtsstaat. State officials who want to campaign and conduct campaigns are obliged to apply for leave and not use state facilities so as not to become potential abuse of authority in their duties. A State official who has an interest in campaigning and gives promises to the people is not an agreement so it cannot be categorized as a failure. But when a State official that violates the electoral rules and conduct a campaign using state facilities is considered to be detrimental to the state's finances as described in Constitutional Court Law Recital No. 25/UUXIV/2016 Keyword: Government; Campaign; Abuse Of Authority; Benefit Loss;
PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELANGGAR ASAS NETRALITAS DALAM MASA PEMILIHAN UMUM
ABSTRACT General Elections are a manifestation of people's sovereignty in order to produce a democratic government. which is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 22E. Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that general elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly once every five years. General elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and vice president and Regional People's Representative Council. In the implementation of elections as regulated in Law 7 of 2017 concerning General Elections, things and limitations are certainly regulated in the implementation of general elections and one of the main concerns in implementing election laws and other regulations is related to the neutrality of the State Civil Apparatus. (called ASN) as state administrators. The approach method used is juridical-normative, with a dogmatic type of research, a descriptive research form of legal relations. The specifications of this research are descriptive-analytical. The data collection method used was the library research method by examining the document and library materials used in this research. In the event that an alleged election violation occurs, it has been regulated in detail and clearly in the Republic of Indonesia General Election Supervisory Agency Regulation Number 7 of 2022 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations, if the alleged violation by the State Civil Service is related to a violation of the code of ethics then the recommendation can be continued to the State Civil Apparatus Commission (KASN) by the Election Supervisory Agency, while election crimes were handed over to the court after carrying out a series of processes at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) which consists of three agencies, namely Bawaslu, Police and Prosecutor's Office. Keywords: Election, Neutrality of ASN in Elections
WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN
ABSTRACT The phenomenon of resolving defaults on the basis of perceived debt using bankruptcy law mechanisms has become widespread. It is not uncommon for the bankrupt respondent to deliberately default in order to retaliate against the opposing party who has defaulted previously. This journal's research points to the concept of default in contract law that can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law. Research using normative legal research methods through statutory approaches, case approaches, comparative approaches and conceptual approaches. Analysis of legal materials is carried out using an exploratory qualitative approach using interpretive, systematic, evaluative, constructive and argumentative techniques. The research results show that not all defaults can be categorized as debts in bankruptcy, except if the achievements in question are achievements in the field of business activities/trade debts. Defaults are only responsible for creditors who have made an agreement, but in bankruptcy law, they must be looked at and the resolution will involve all other creditors as well. Keywords: Law, Default, Bankruptcy.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS KELEBIHAN BAYAR ANGSURAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
ABSTRACT This research aims to determine the efforts to resolve defaults carried out by Bank M Makassar Branch and the juridical implications of bills that are overcharged by the bank. This research is normative legal research, namely a legal research method that functions to research the formation of law and the application of law in society. To obtain data, library research was carried out to find out the basics of the applicable law and then compare it with its application obtained through interviews with respondents. All data is then described and analyzed qualitatively. Based on the research results, the overpayment of credit installments at Bank M Makassar Branch in its implementation is an action that should not be collected by the Bank. First, this is based on acts of default that were previously carried out by the Bank regarding the existing agreement between the parties. The default was caused by a difference in implementation between what was agreed and what was implemented, namely the Bank's negligence in determining the credit installment period so that it became longer. Second, the juridical implications of bills being overcharged mean that payments will not be owed for 24 months. Payments that are not owed are the rights of the Indebted Party which must be returned. Keywords: Breach Of Contract, Credit Agreement, Bank.
PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW DALAM NEGARA DEMOKRASI DI INDONESIA
ABSTRACT The Omnisbus Law is a concept that was born from an idea that the laws and rules that are used as the foundation that regulate all activities of people's lives can be simplified and do not overlap in their application. The Omnibus Law in the Job Creation Law cluster was created in the context of simplifying licensing, facilitating doing business, facilitating, empowering and protecting MSMEs as well as increasing investment in government projects. The Omnibus Law is a device that is expected to create legal certainty for every element and layer of society. The scientific method in compiling this research is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. This method is carried out by collecting data that is classified and measured objectively on the basis of concepts, principles and laws in a comprehensive manner. In fact, the omnibus law is a product of the government which is still being debated because the paradigm of a democratic state requires the approval of the people. Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become a government breakthrough law which is expected to answer the phenomenon of hyper regulation. Regulation as a product of the Legislature is the implementation of the will of the people within the framework of political democracy. The ideals of the state are a collection of the aspirations of the people with the spirit of nationalism as a common pact and the rights and obligations of the state as emperor and regulator. Keywords: Omnibus Law, Democratic State, Indonesia
ANALISIS HUKUM PKPU NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM
Abstrak Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat.Kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yangberusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusandalam kelompok tertentu. Dengan tujuanuntukmemenangkanpemilu tertentu, maka setiap calon perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang. Strategi dan perencanaan ini sangat penting karena menentukan kemenangan calon dalam proses pemilu. Tulisan ini mengkaji konsep dari pentingnya kampanyesebagai bagian dari komunikasi politik. Dengan menjelaskan konsep pesan dan strategi, tulisan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dari suatu kampanye politik memerlukan adanya perencanaan dan pembentukan tim yang cukup untuk memaksimalkan strategi tersebut. Pemilu merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, karena pada saat itulah rakyat berkesempatan mencurahkan segala aspirasinya kepada para politisi dalam rangka membangun bangsa. Dalam kampanye, masalah program mestinya menjadi perhatian serius kandidat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Program yang dimaksud adalah program kandidat yang akan ditawarkan kepada konstituen dan akan diperjuangkan pada saat kandidat terpilih. Pemilihan Umum di Indonesia, khususnya Pemilu Presiden yang menggunakan sistem baru ini, dapat dikatakan sebagai pembelajaran bagi kandidat, rakyat, dan pemerintah, walaupun dalam kampanye di televisi belum ada debat antarkandidat, selain kampanye monolog atau dialog antara kandidat dengan penonton di studio. Perancang acara yang tergabung dalam tim sukses/manajemen kampanye harus merancang acara kampanye dengan memperhatikan waktu, tempat, materi kampanye, dan metode kampanye, serta sifat kampanye. Tim kampanye perlu memperhatikan segmentasi dari khalayak sasaran. Keragaman mereka dalam berbagai hal menuntut pendekatan yang beragam pula. Sebuah kontestan politik harus menciptakan gaya dan standar komunikasi melalui simbol-simbol, acara, dan retorika. Kata Kunci: Kampanye, Pemilu, PKPU
Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dalam ketenagakerjaan di indonesia sesuai pada undang – undang
This study aims to provide an overview regarding the fulfillment of the rights and obligations of workers in employment in Indonesia in accordance with Law number 13 of 2003 concerning employment, because not least some of the current legislation is in a disadvantageous position in labor services and systems. industrial relations highlight very significant differences so that they are not in accordance with current developments and demands in the future. With the existence of Law number 13 of 2003 concerning employment, it is expected to be able to: uphold protection and guarantees for workers; implement national instruments on labor rights that have been ratified. The research method uses literature review with several case study methods. Research sources come from several electronic books, scientific journals and other sources whose accuracy has been confirmed by data collection techniques in the form of document studies. The results of the study show that there are still many workers whose rights and obligations are not fulfilled, so this creates problems. To overcome these problems, protection that provides legal certainty is needed.
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pers Sebelum dan Setelah Rezim Reformasi
Abstract The Unitary State of the Republic of Indonesia is a legal state that is not based on mere power (machtsstaat). This concept is expressly contained in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that independence, justice, humanity and a statement that the state government is obliged to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia and to promote public welfare. The establishment of the Press Regulation is a form of state responsibility to guarantee the right of every citizen to be able to obtain information and the right to seek, obtain, store, process and convey information through all available channels. The purpose of this study was to determine and analyze the legal politics of changing the Press Regulation before and after the Reformation. This research is a normative juridical research that uses secondary data. The data was collected through a literature study which was then analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of the research conducted, the authors conclude that the establishment of the Press Regulation is intended to fulfill the constitutional rights of citizens in meeting their needs. In its development, there are various dynamics in the formation of the Press Law, this is a national legal policy as a basic policy direction for state administration in the field of law that will, is currently and has been in effect, which originates from the values prevailing in society to achieve the goals. aspired country, especially in the field of the press. Keyword: Legal politics, Pers, Reformasi Regime.
ANALISIS PUTUSAN NO. 117/PID.SUS/2019/PN.BIL PADA KASUS PELANGGARAN HAK MEREK EIGER
Abstract Sebagai upaya memenuhi dan melindungi karya seseorang dalam penjualan produksi, negara dalam hal ini legislatif membuat undang-undang yang memuat mengenai HaKI dalam hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan merek di Indonesia dan analisis putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur 3 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Bahwa berdasarkan penelitian Penulis, dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam perlindungan merek di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Bahwa terkait analisis Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN.Bil tertanggal 28 Agustus 2019 yang mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut, dan kemudian Mahkamah Agung melalui Putusannya No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 menguatkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Bangil a quo yang amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut. Keywords: HaKI; Merek; Putusan 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Krem Wajah Tanpa Notifikasi BPOM
Abstract The purpose of this research is to find out and analyze the legal protection for cosmetic consumers of face cream without BPOM notification and to find out and analyze the responsibility of business actors for the circulation of cosmetics that are detrimental to consumers of cosmetic face cream without BPOM notification. The research method is normative juridical research, namely research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. Analysis of the data used is by identifying and classifying existing data and compiling it systematically. Based on the results of the research conducted, the authors conclude that the legal protection obtained by cosmetic consumers of face cream without BPOM notification is very clearly regulated in Law no. 8 Consumer Protection 1999, Health Law no. 36 of 2009. Responsibilities of Business Actors for the Circulation of Face Cream Cosmetics without BPOM Notification which are Harmful to Consumers In article 19 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection "Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or consumer losses as a result of consuming goods and/or services produced or traded. As compensation that is charged to business actors in accordance with the loss, damage, or pollution suffered by consumers after using face cream without BPOM notification. Keywords: Consumer protection, face cream, notification
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
ABSTRACT This research examines the implementation of restorative justice in Indonesia's criminal justice system. Restorative justice is a novel approach to resolving criminal cases that emphasizes justice and balance for both offenders and victims. The concept has its roots in indigenous communities in Indonesia and has been recognized through various regulations and guidelines at the police, prosecution, and judiciary levels. The research adopts a juridical normative method with a descriptive approach, analyzing secondary sources such as literature, legislation, and government policies related to restorative justice. The findings reveal that the Indonesian police force (Polri) has the authority to formulate new concepts in criminal law enforcement that accommodate societal norms and values. The public prosecutor's office (Kejaksaan) has resolved numerous cases through restorative justice, focusing on rehabilitation and reconciliation for both victims and offenders. In the judiciary, the principles of restorative justice are acknowledged and practiced through various regulations and circulars issued by the Supreme Court. Courts promote peace-making between offenders and victims and prioritize restorative justice in their judgments. However, the application of restorative justice has certain limitations and prerequisites. The research highlights that restorative justice continues to be developed and implemented to achieve the goals of justice, certainty, and utility in Indonesia's criminal justice system. The approach offers a humane alternative and aims to repair harm, reconcile parties, and restore harmony within society. Nonetheless, its implementation is subject to specific criteria and may not be applicable in all cases. The ongoing refinement of restorative justice in Indonesia seeks to enhance the overall fairness and effectiveness of the criminal justice system.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN VIRTUAL (ONLINE) PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
n social life in recent years (2019-2021), due to the Covid-19 outbreak, a new term has emerged called New Normal, namely the application of social distancing or physical distancing health protocols. The implementation of these health protocols in Indonesia in the past year has had an impact on people's work routines and social interactions. The risk of community infection with the spread of Covid-19 has formed a new habit for many people, such as wearing masks in their daily lives, sitting or standing while keeping their distance, limiting interactions or prohibiting crowds or crowds, to the maximum use of information technology as a means of communication or interaction. Furthermore, drastic changes occur in a short span of time, the reality of life changes unfolds with many challenges. One of them is included in the world of justice in Indonesia. In the Criminal Justice System in Indonesia, so far, of course, it has taken advantage of conventional media, such as the courtroom and its devices, limited communication tools, and other means of examination in court proceedings. Since its launch in 2018 the application of electronic case administration (e-Court) has drastically changed the paradigm which initially required the parties to come directly to the court to register their cases. E-Court is regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. Whereas in criminal cases, Virtual (Online) Trials are regulated in Perma RI Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. However, e-Court itself has not been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as a general provision of criminal procedural law in Indonesia, what should be avoided is that there is a legal vacuum in the formal criminal law. Because this is closely related to the effectiveness of examinations in court hearings, proof by presenting witnesses, experts, evidence. Therefore it is important to conduct research on "The Effectiveness of Implementation of Virtual Trials (Online) in Examining Criminal Cases in the Legal Area of the Pontianak District Court". Keywords: Virtual Trial, Online, Criminal Case, Pontianak District Court
KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DAN AKIBAT HUKUMNYA
ABSTRACT Waqf is an activity of giving a cash or non-cash asset in order to generate more benefits for others. Waqf objects that can be donated are movable or immovable objects that are immovably owned. Article 15 to Article 22 of government regulation Number 42 of 2008 regarding the implementation of Law Number 2004 concerning waqf. Especially for movable objects other than money, in this case Intellectual Property Rights, is regulated in Article 21 paragraph b of Government Regulation 42 of 2008 which states that copyright is one of them. In Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it stipulates that copyright is a right that contains moral rights and economic rights. Specifically for moral rights, Article 5 paragraph 2 of the Copyright Act stipulates that moral rights cannot be transferred as long as the creator is still alive. If the rights inherent in copyright cannot be transferred, then is the copyright waqf still valid according to law? What are the legal consequences that arise in the practice of copyright waqf? The method used in this paper is normative juridical and descriptive-comparative research specifications. The aim is to carry out an analysis related to applicable laws and regulations by comparing them with the view of Islamic law. Data was collected through literature study, then analyzed using qualitative normative methods. The conclusion is that Copyright remains legal as a waqf object because the law does not require the transfer of all benefits to waqf but only a part of it, both physical and functional as long as it does not lose the economic value of its benefits. Then, when viewed from the various types of copyright, there are several types that cannot be donated unconditionally, due to contradictions with several fatwas of the scholars who forbid both haram substance and haram function. As for the legal consequences, in the practice of copyright waqf are: 1) Waqf is null and void if the object of waqf is convicted of being unlawful; 2) The copyright that is donated can be canceled if it has not been registered; 3) A waqif copyright can be canceled if the nazhir ignores the waqif's moral rights; 4) All Copyright Waqf Pledges are timed endowments; and 5) Copyright cannot be represented for the second time. Key Word: Copyright, Waqf, Legal Consequences