IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

Auliah Andika Rukman, Andi Amalia Suhra, Elviana Elviana

Abstract


ABSTRACT

                  This research will examine the implementation of halal certification legal policies for Micro and Small Business actors in Indonesia. Currently, to be able to compete in the national market and global market, the need for halal guarantees for Micro and Small Business products is very much needed, especially in Indonesia, which is a Muslim-majority country, of course. Product standards must be based on Islamic law, the law also requires that all products located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must obtain a halal certificate. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze various literature, regulations and government policies related to Halal Certification for micro and small businesses. The research results show that with clear regulations and mechanisms in place, it is hoped that the implementation of this halal certification policy can provide legal certainty, security and comfort for consumers in using halal products, as well as encourage improvements in product quality and halalness for business actors, including micro and small businesses.


Keywords


Sertifikasi; Usaha Kecil dan menengah; Hukum

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Faqiatul, MW & Anissa HP, 2018. “Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.” Jurnal Muqtasid. Vol. 9(1): 1-13

Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indoensia: Sejarah, Perkembembangan dan Implementasi, (Jurnal of halal Product and Research Volume 2 No. 2 , 2019) Universitas Airlangga, Halaman, 69-70

Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) , https://ihatec.com/self-declare/

Kusnadi, Moh. 2019. “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 1 (2): 116- 132

Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 3.

Muhammad Aqil Irham (Kepala BPJPH) , Materi Arah kebijakan Optimalisasi Peran LP3H Dalam Proses Sertifikasi Halal ( Disampaikan pada 10 November 2023 Dalam Acara Rapat Koordinasi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dan BPJPH)

Nasyi’ah, I. 2018. Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah dibuat Sanksi ?. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. 9(1): 84-108.

Nurhanuddin, Materi Power Poin kebijakan Dan Regulasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) 2022 , Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama Slide Nomor 5-7.

Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam. 14(1): 145-154.

Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Mimbar Hukum. 28(3): 427-438.

Umar, Materi Power poin Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 2021, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Slide 3

Peraturan Perundang- Undangan dan Peraturan Lainnya

Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hala

________.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

_________.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,

__________.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama,

__________.Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Restorative Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.