TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR

Fadli Fadli, Muhlis Madani, Muhammad Idris

Abstract


This study aims to identify the process of land services in serving the people in charge of land titles in Makassar, the proliferation of land without a certificate becomes a problem for society. This type of research is qualitative deskriftip which give an idea or an exact explanation objectively related to the actual state of the object that diteliti.Jenis data used consist of primary data, interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from books, documents / notes / reports and legislation relating to issues diteliti.Dari research result shows the implementation of the People for Land Certification Service (Larasita) in Makassar been transparent or open but less effective. This is caused because the indicator execution and settlement services in terms of time, where the completion of the certifiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelayanan pertanahan dalam melayani masyarakat mengurusi sertifikat tanah di Makassar, menjamurnya tanah-tanah tanpa sertifikat menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftip yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar sudah Transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.cation and implementation Larasita not in accordance with the provisions that have been made previously.

Keywords


public services; land certificates; pelayanan publik; sertifikat tanah

Full Text:

PDF

References


Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta : Rineka Cipta

Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Pelayanan Publik: Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Hamidi, Jazim. 2011. Optok Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Cetakan Pertama,Jakarta. PT.Prestasi Pustakarya.

Joses S, Jimmy. 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta : Visimedia

Julian, Brannen. 1996. Memandu Penelitian Kualitatif & Kuantitif.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Muljadi, Karini & Gunawan Widjaja. 2007. Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana

Narbuko, Cholid. Metodologi Penelitian, Cetakan kedua belas, Jakarta. PT.Bumi Aksara.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Sangkala. 2012. Manajemen publik, Edisi I, Yokyakarta: Penerbit Ombak.

Santoso,Urip. 2007. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Group

Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang baik” ,Edisi II, Bandung: Mandar Maju.

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta

Sinambela, Lijan P dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta :

Bumi Aksara

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : RefikaAditama

Sutedi, Adrian. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Sinar Grafika

Dokumen

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Keagrariaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Pendahuluan Undang-undang No.18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN-RI




DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.88

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons License

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
 
View My Stats